Hukum Tata Negara Darurat: Antara Prinsip Rule Of Law dan Kekuasaan Eksekutif
Buku Hukum Tata Negara Darurat ini menghadirkan kajian komprehensif mengenai dinamika hukum tata negara darurat (state of emergency law) yang selalu berada pada persimpangan antara prinsip rule of law dan kebutuhan kekuasaan eksekutif dalam menghadapi situasi luar biasa. Dalam konteks negara hukum demokratis, pemberian kewenangan khusus kepada eksekutif kerap menimbulkan dilema: bagaimana menjaga ketertiban umum tanpa mengorbankan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menelusuri praktik dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, buku ini menyajikan analisis historis, normatif, dan komparatif mengenai konsep darurat konstitusional. Bahasan meliputi teori dan prinsip state of exception, pengaturan keadaan darurat dalam UUD 1945, kekuasaan eksekutif, pembatasan melalui rule of law, hingga isu hak asasi manusia dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Lebih jauh, buku ini juga membandingkan praktik hukum tata negara darurat di berbagai negara serta mengaitkannya dengan tantangan kontemporer, seperti pandemi, terorisme, dan ancaman global lainnya. Uraian kritis mengenai problem disharmoni regulasi, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya kontrol demokratis di Indonesia, berpuncak pada tawaran gagasan reformasi untuk membangun sistem keadaan darurat yang tetap sejalan dengan prinsip konstitusionalisme. Dengan kedalaman analisisnya, karya ini diharapkan menjadi rujukan akademis penting bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan yang ingin memahami secara kritis hukum tata negara darurat dan relevansinya bagi penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Order Kembali